Menganalisis Kebijakan Pertanian di Pusat

Pemerintah dinilai kurang berpihak kepada sektor pertanian. Itu terbukti dengan semakin banyaknya kebijakan yang tidak berpihak kepada sektor pertanian, dan rendahnya posisi tawar petani terhadap bank, serta penurunan jumlah petani pangan adalah hak asasi untuk memproduksi, konsumsi dan pemasaran hasil pertanian berbasiskan rakyat. Hak asasi negara dan rakyat Indonesia ini semakin terancam oleh penetrasi modal korporasi di bidang perkebunan, pangan, tambang, air, laut dan udara.
Pemerintah membentangkan karpet merah bagi korporasi untuk semakin menguasai tanah dan pangan di Indonesia. Bahkan RUU Pangan yang tengah dibahas DPR RI saat ini tidak menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat atas pangan, karena lebih melihat pada aspek ketersediaan dan pangan sebagai komoditas,serta tidak terlindunginya bibit-bibit lokal.
Kebijakan pemerintah meningkatkan tanaman berorientasi ekspor melalui perkebunan besar (korporasi) selama ini terbukti berakibat pada terjadinya alih fungsi lahan dan konflik agraria  berkepanjangan.  Alih fungsi lahan pertanian secara nasional mengkwatirkan yaitu berkisar 100 – 120 hektar pertahun. Kemudian, laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sepanjang tahun 2011 terjadi 2.791 kasus pertanahan di seluruh Indonesia.
Telah terjadi dominasi, hegemoni kekuatan kapitalis global dalam hal penguasaan pangan dan sumber-sumber agraria di Indonesia, pemerintah gagal membangun konsep kemandirian atau ekonomi berdikari. Bahkan terjadi persaingan tidak sehat antara pemilik modal dengan masyarakat dalam perebutan sumber-sumber agraria.
Pembaruan agraria sejati sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, menata kembali struktur ketimpangan penguasaan agraria selama ini. Di ikuti dengan pendistribusian tanah kepada petani, khususnya untuk pembangunan pertanian pangan berbasis rakyat, sebagai prasyarat utama mewujudkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial.
Pemerintah terlena dengan teori-teori ahli ekonomi kapitalis global bahwa “Pembangunan ekonomi yang tangguh memerlukan perkembangan ekonomi yang cepat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi secara berkelanjutan”.
Pemerintah mesti bercermin pada krisis ekonomi dimasa lalu dimana Indonesia mampu bertahan karena ditopang sistem produksi pangan lokal (pedesaan) yang mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sekitarnya. Demi memacu pertumbuhan ekonomi tinggi tidak seharusnya pemerintah mengorbankan kedaulatan negara dan rakyatnya atas pangan. Perkuat pertanian pangan berbasis rakyat, jangan serahkan hak asasi negara dan rakyat kepada perusahaan raksasa yang jelas-jelas mementingkan laba dan loba.