Review Blog #5 : 47 JAPANESE FARMS
dtgfhggg
Jumat, 24 Oktober 2014
Review Blog #4 : AGRICULTURAL ENTREPRENEUSHIP
Blog ini berisi tentang seluk beluk pemasaran, manajemen, dan industri berita untuk pertanian dan makanan bisnis, Blog ini sangat bermanffat bagi Entrepreneuship muda yang ingin terjun di dunia bisnis pertanian.
Alamat Blog : http://farmbusiness.blogspot.com/
Review Blog #3 : BIG PICTURE AGRICULTURE
Blog ini berisikan bebrapa energi baru serta dampak penambangan serta pengeplosan energi besar besaran yang menimbulkan kerusakan bagi pertanian,serta beberapa komoditas pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh para petani, Dlam blog ini juga penjelasan yang diterangkan oleh penulis sangat jelas dan sangat mudah dimengerti
Alamat Blog : http://www.bigpictureagriculture.com/
Review Blog #2 : FARMER BLOGGER
Bisa dibilang ini adalah blognya para petani blog ini menginformasikan tentang kegiatan para petani dan kegiatan tentang pertanian, namun banyak kekurangan dalam blog ini tata letak bacaan dan background serta design yang kurang menarik sehingga blog ini nampak biasa dan tidak sangat menarik peminat untuk membacanya.
Alamat Blog : http://www.farmerbloggers.com/blog/
Review Blog : ORGANIC FARMING BLOG
Dalam blog ini materi yang ditulis sangat bermanfaat yaitu dijelaskan bagaimana bertani dan berkebun organik sangat membantu ekosistem disekitarnya sehingga memberi informasi kepada petani manfaat berkebun dan bertani organik.
Alamat Blog : http://www.organicfarmingblog.com/
Jumat, 17 Oktober 2014
Menganalisis Kebijakan Pertanian di Pusat
Pemerintah dinilai kurang berpihak kepada sektor pertanian. Itu terbukti
dengan semakin banyaknya kebijakan yang tidak berpihak kepada sektor
pertanian, dan rendahnya posisi tawar petani terhadap bank, serta
penurunan jumlah petani pangan adalah hak asasi untuk memproduksi, konsumsi dan pemasaran hasil
pertanian berbasiskan rakyat. Hak asasi negara dan rakyat Indonesia ini
semakin terancam oleh penetrasi modal korporasi di bidang perkebunan,
pangan, tambang, air, laut dan udara.
Pemerintah membentangkan karpet merah bagi korporasi untuk semakin menguasai tanah dan pangan di Indonesia. Bahkan RUU Pangan yang tengah dibahas DPR RI saat ini tidak menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat atas pangan, karena lebih melihat pada aspek ketersediaan dan pangan sebagai komoditas,serta tidak terlindunginya bibit-bibit lokal.
Kebijakan pemerintah meningkatkan tanaman berorientasi ekspor melalui perkebunan besar (korporasi) selama ini terbukti berakibat pada terjadinya alih fungsi lahan dan konflik agraria berkepanjangan. Alih fungsi lahan pertanian secara nasional mengkwatirkan yaitu berkisar 100 – 120 hektar pertahun. Kemudian, laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sepanjang tahun 2011 terjadi 2.791 kasus pertanahan di seluruh Indonesia.
Telah terjadi dominasi, hegemoni kekuatan kapitalis global dalam hal penguasaan pangan dan sumber-sumber agraria di Indonesia, pemerintah gagal membangun konsep kemandirian atau ekonomi berdikari. Bahkan terjadi persaingan tidak sehat antara pemilik modal dengan masyarakat dalam perebutan sumber-sumber agraria.
Pembaruan agraria sejati sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, menata kembali struktur ketimpangan penguasaan agraria selama ini. Di ikuti dengan pendistribusian tanah kepada petani, khususnya untuk pembangunan pertanian pangan berbasis rakyat, sebagai prasyarat utama mewujudkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial.
Pemerintah terlena dengan teori-teori ahli ekonomi kapitalis global bahwa “Pembangunan ekonomi yang tangguh memerlukan perkembangan ekonomi yang cepat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi secara berkelanjutan”.
Pemerintah mesti bercermin pada krisis ekonomi dimasa lalu dimana Indonesia mampu bertahan karena ditopang sistem produksi pangan lokal (pedesaan) yang mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sekitarnya. Demi memacu pertumbuhan ekonomi tinggi tidak seharusnya pemerintah mengorbankan kedaulatan negara dan rakyatnya atas pangan. Perkuat pertanian pangan berbasis rakyat, jangan serahkan hak asasi negara dan rakyat kepada perusahaan raksasa yang jelas-jelas mementingkan laba dan loba.
Pemerintah membentangkan karpet merah bagi korporasi untuk semakin menguasai tanah dan pangan di Indonesia. Bahkan RUU Pangan yang tengah dibahas DPR RI saat ini tidak menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat atas pangan, karena lebih melihat pada aspek ketersediaan dan pangan sebagai komoditas,serta tidak terlindunginya bibit-bibit lokal.
Kebijakan pemerintah meningkatkan tanaman berorientasi ekspor melalui perkebunan besar (korporasi) selama ini terbukti berakibat pada terjadinya alih fungsi lahan dan konflik agraria berkepanjangan. Alih fungsi lahan pertanian secara nasional mengkwatirkan yaitu berkisar 100 – 120 hektar pertahun. Kemudian, laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sepanjang tahun 2011 terjadi 2.791 kasus pertanahan di seluruh Indonesia.
Telah terjadi dominasi, hegemoni kekuatan kapitalis global dalam hal penguasaan pangan dan sumber-sumber agraria di Indonesia, pemerintah gagal membangun konsep kemandirian atau ekonomi berdikari. Bahkan terjadi persaingan tidak sehat antara pemilik modal dengan masyarakat dalam perebutan sumber-sumber agraria.
Pembaruan agraria sejati sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, menata kembali struktur ketimpangan penguasaan agraria selama ini. Di ikuti dengan pendistribusian tanah kepada petani, khususnya untuk pembangunan pertanian pangan berbasis rakyat, sebagai prasyarat utama mewujudkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial.
Pemerintah terlena dengan teori-teori ahli ekonomi kapitalis global bahwa “Pembangunan ekonomi yang tangguh memerlukan perkembangan ekonomi yang cepat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi secara berkelanjutan”.
Pemerintah mesti bercermin pada krisis ekonomi dimasa lalu dimana Indonesia mampu bertahan karena ditopang sistem produksi pangan lokal (pedesaan) yang mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sekitarnya. Demi memacu pertumbuhan ekonomi tinggi tidak seharusnya pemerintah mengorbankan kedaulatan negara dan rakyatnya atas pangan. Perkuat pertanian pangan berbasis rakyat, jangan serahkan hak asasi negara dan rakyat kepada perusahaan raksasa yang jelas-jelas mementingkan laba dan loba.
PERTANIAN SEBAGAI KEARIFAN LOKAL
Kearifan lokal adalah pengetahuan lokal yang sudah demikian menyatu dengan sistem
kepercayaan, norma dan budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan
mitos yang dianut dalam waktu yang cukup lama menurut Sunaryo dan Laxman
(2003).Menurut Keraf (2002), kearifan lokal atau kearifan tradisional yaitu
semua bentuk keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau
etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas
ekologis.
Bukan hanya manfaat dalam kebudayaan kearifan lokal yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu pun ada manffatnya disektor pertanian yakni bisa menjadi salah satu solusi mengatasi dampak perubahan iklim
disektor pertanian terutama dalam mengatasi krisis pangan ditingkat
komunitas hal ini dikuatkan dengan adanya penelitian dari International Institute for Environment and Development (IIED)
mengungkapkan kearifan lokal yang diajarkan turun temurun telah menuntun
masyarakat tradisional yang terbelakang sekalipun mampu bertahan
menghadapi perubahan iklim. Praktek-praktek tradisional itu disesuaikan
dengan ketinggian tempat, jenih tanah, curah hujan dan sebagainya yang
kesemuanya mendukung keberlanjutan lingkungan.
Contoh contoh kearifan lokal dalam pertanian yang diterapkan oleh masyarakat Indonesia
misalnya yang diterapkan oleh masyarakat lereng disaat wiji nyuwita siti/bantala (benih menyatu dengan tanah)
Sebagai
dasar perekat relasi adalah harmoni atau
keselarasan
‘untuk segala sesuatu ada waktunya’.Dasar tersebut terwujud dalamsistem
pranata mangsa (bahasa Jawa
pranåtåmångså,
berarti ‘ketentuan musim')
diantaranya
versi Kasunanan yang berlaku untuk wilayah diantara Gunung Merapi dan
Gunung Lawu.
Salah satu
praktik bercocok tanam di lereng gunung adalah nyabuk gunung.
Sabuk
merupakan pengikat pinggang agar p
akaian yang
dikenakan kencang dan
tidak lepas,
kadang penegas bentuk badan, ataupun asesori pelengkap keindahan
busana.
Nyabuk gunung berarti memasang sabuk pada gunung, agar pakaian
(dalam hal
ini tanah) tidak melorot. Vandana Shiva dalam Keraf (2002)
men
uliskan
bahwa ‘tanah bukan sekedar rahim bagi reproduksi kehidupan
biologis,
melainkan juga reproduksi kehidupan budaya dan spiritual’. Konsep ini
senada
dengan konsep ibu pertiwi.
Istilah
nyabuk gunung merupakan adopsi budaya lokal di bidang lingkungan
hidup.
Merupakan salah satu tindakan konservasi tanah yaitu bercocok tanam
dengan cara
memotong lereng mengikuti kontur (contour cropping), searah
dengan
kontur atau garis ketinggian sehingga dari jauh nampak melingkari
gunung
seperti sabuk. Dengan teknik
contoh lain adalah
1. Pola pemukiman dan konstruksi rumah yang dikenal dengan rumah lanting untuk di pinggir tepian sungai dan rumah panggung, rumahbetang atau bertiang tinggi di daratan lahan atas.
2. Pola pertanian dan pola tanam yang dikenal dengan banih tahun, padi
surung, padi rintak.
3. Pengelolaan dan konservasi tanah dan air yang dikenal antara lain
sistem handil, sistem anjir, dan sistem tabat.
4. Pengelolaan kesuburan lahan yang dikenal antara lain pemberian garam, abu, pengelolaan kompos (tajak-puntal-hambur) untuk padi sawah, dan melibur untuk tanaman tahunan seperti jeruk, kelapa dan karet.
5. Peralatan pertanian yang merupakan produk lokal dan secara meluas digunakan di lahan rawa antara lain sundak, tajak, tatajuk, ranggaman, lanjung, tikar purun, kakakar, gumbaan, kindai, kalumpu dan lain sebagainya.
6. Sistem sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan organisasi/kelompok seperti handil (saluran
irigasi dan drainase) dipimpin oleh kepala handil meliputi kawasan
handil sepanjang 2-3 km dan berperan sebagai pengelolaan air dan
pertanian setempat, termasuk perawatan saluran.
Kearifan budaya lokal di atas sekarang
sebagian masih bertahan, tetapi sebagian juga sudah mulai pudar atau
hilang karena tuntutan perkembangan sosial budaya masyarakat dengan
muncul berbegai pilihan. Sejatinya pilihan tidak dimaksudkan untuk
mendapatkan keuntungan sementara atau jangka pendek, tetapi
mengakibatkan kemerosotan jangka panjang dalam aspek lingkungan. Pada
hakekatnya kearifan budaya lokal dapat bertahan dengan upaya adaptasi
atau penyesuaian-penyesuaian dengan mengikuti kondisi atau tuntutan yang
berkembang.
Langganan:
Postingan (Atom)